Tanggal : WIB
ultah pandeglang
Januari 29 2019 Read 241 times

 

Kabupaten Pandeglang mendapatkan Predikat BB, setelah di tahun sebelumnya mendapatkan predikat B pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Award 2018. Hal tersebut terungkap saat penganugerahan SAKIP kepada Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia yang di adakan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bandung(28/01).

Menpan RB Syafrudin mengatakan ada penghematan mencapai triliunan rupiahdari hasil SAKIP tersebut, Menpan telah menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah I, di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). Sebanyak 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jabar dan Banten mendapat penilaian dari A sampai D.

"Ada award, ada punishment. Tergantung SAKIP. Ada AA, ada A, BB, C dan terakhir D," kata Syafrudin usai penyerahan hasil evaluasi daerah yang mendapat nilai AA, A dan BB akan mendapat penghargaan berupa dana insentif daerah. Sedangkan daerah lainnya yang belum meraih hasil terbaik akan terus dipacu agar bisa meraih predikat sesuai dengan yang diinginkan”. Ungkapnya.

Sementara Bupati Pandeglang mengatakan terimakasih atas bimbingan oleh pihak Kemenpan RB untuk dapat menjadi lebih baik, menurutnya dengan bimbingan tersebut Kabupaten Pandeglang dapat merubah pola kerja menjadi pola kinerja.

“di Pandeglang, banyak pemangkaasan kegiatan di 150 kegiatan yang dapat menghemat uang negara sekitar 40 miliar, semoga kedepan pengelola keuangan dan penyelenggraan pemerintahan dapat lebih meningkatkan akutanbilitas, kami ucapkan terimakasih pula kepada Masyarakat Pandeglang dan para Kepala OPD dan dipimpin oleh Pak Sekda atas Kolaborasinya,”Kata Bupati.

 

Desember 21 2018 Read 233 times

 

Pandeglang, Sekretaris Daerah Pery Hasanudin didampingi Kepala Dinas Komsantik Pandeglang Yahya Gunawan  menerima kunjungan Tim Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) BPPT RI  yang dipimpin oleh Kepala BJIK-BPPT Raden Muhammad Taufik Yuniantoro, terkait penyerahan dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Pandeglang untuk lima tahun kedepan. pertemuan tersebut bertempat di Ruang Garuda Pendopo Kab. Pandeglang , Kamis (20/12).

Tujuan Penyerahan dokumen masterplan tersebut adalah sebagai petunjuk untuk implementasi TIK dikabupaten Pandeglang yang dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline dari tahun 2019 s.d 2023 disesuaikan dengan kondisi daerah yang mendukung untuk Smart Governance yang komprehensif, integratif dan maju.

Sekretaris Daerah Pery Hasanudin meminta agar setiap unit kerja atau OPD diharapkan bisa memperkuat kapasitas SDM agar handal dalam penggunaan TIK.

"Memanfaatkan kemajuan teknologi informatika harus meningkatkan pula Sumber Daya Manusia dan  efektifitas kerja di instansi hingga terbangunnya budaya kerja digital yang produktif dan inovatif", harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Yahya Gunawan menjelaskan, perkembangan TIK di Kabupaten Pandeglang diakuinya sudah sangat berkembang untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap OPD, menurutnya dokumen Masterplan TIK ini berguna untuk Kebijakan TIK, Pembangunan Infrastuktur TIK, Kebutuhan akan Perangkat Keras dan Lunak, Aplikasi yang dibutuhkan serta Tata Kelola TIK dimasing2 unit kerja  yang dapat mencukupi standar baku operasional yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan .

"Melalui TIK , kita cegah peluang terjadinya korupsi dan nepotisme. melalui TIK pula formulai kebijakan dan implementasinya bisa kita tingkatkan kualitas sehingga terbangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan dan kredibel", jelasnya.

Diwaktu yang sama, Irfani Ahmad, perekayasa Madya BPPT mengungkapkan kondisi terkini dalam hal tata kelola yang menurutnya masih ada kendala yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

"Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pandeglang masih harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan TIK di semua OPD, belum adanya perencanaan dan evaluasi serta pada saat dilakukan survey, perbup E-Government masih belum ada dan  pada FGD pada bulan november Perbup E-Government sudah ada, tentu hal tersebut merupakan kemajuan dari sisi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti".

"pada saat survey ke tiap OPD pengelola aplikasi, diantaranya DPMPTSP, DISDIK,DINKES, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DISKOMSANTIK,BPKD,BP2D,BKD,SETDA, didapat aplikasi-aplikasi tersebut yang berjalan dengan baik, namun pada saat survey pada Bulan Mei kami menginformasikan bahwa untuk JDIH dan sebagian besar Website tidak terupdate dan akurasi konten navigasinya juga perlu ditingkatkan", tutupnya.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Dewan Entis Sutisna, Kepala Dinas Sosial Taty Suwagiharti, Kepala DPMPTSP Ida Novaida, Direktur RSUD Berkah dr. Firman, para Sekretaris Dinas, para Kabid dan Kasi yang mewakili OPD. (Hafid)

Desember 14 2018 Read 88 times

 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berikan Penghargaan Peduli HAM dalam Rangka Hari Hak Asasi Manusia Dunia ke 70 kepada Kabupaten Pandeglang untuk kedua kalinya, penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan diterima oleh Wakil Bupati Tanto Warsono Arban di Kantor Kemenkumham, Selasa(12/12). Wakil Presiden Jusuf Kalla turut hadir dan membuka acara ini.

Kabupaten Pandeglang termasuk di antara dari 409 Kabupaten atau Kota yang meraih penghargaan ini, Kabupaten Pandeglang termasuk Kabupaten yang ikut berpartisipasi dan pencapaian pemenuhan HAM.

Dalam sambutan nya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada Provinsi maupun Kabupaten atau Kota atas penghargaan yang diterima, “Penghargaan Peduli Ham ini bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Provinsi atau daerah untuk melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Kemajuan HAM di daerahnya”, Ungkap Wakil Presiden.

Sementara Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan Penghargaan tersebut merupakan yang kedua kalinya diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Pandeglang, menurutnya ini merupakan prestasi luar biasa, “terimakasih Kepada Masyrakat kabupaten Pandeglang, jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, ini merupakan Komitmen dari kepemipinan Bupati dan saya sendiri untuk mewujudkan harapan masyarakat terkait dengan HAM, kami akan berusaha mepertahankan prestasi ini mudah-mudahan kita kembali mendapatkan yang ketiga kalinya di tahun yang akan datang, karena HAM merupakan kewajiban kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, “Ucapnya.

Halaman 1 dari 5

Internal Audit Charter

PETA PANDEGLANG