Tanggal : WIB
ultah pandeglang
Maret 28 2019 Read 174 times

Jakarta - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari 616 Instansi Pemerintah dibagi menjadi 6 kategori yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Lainnya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kabupaten Pandeglang masuk kedalam tiga besar kategori Kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Banyuwangi dan Kabupaten Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 5.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan sebuah capaian luarbiasa, dimana Kabupaten yang merupakan daerah tertinggal sudah melek teknologi.

"Penilaian ini baru pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian untuk instansi pusat maupun daerah, dan Alhamdulillah kita sudah masuk kedalam tiga besar" katanya, saat menerima hasil evaluasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Hotel Bidakara, Kamis (28/3).

Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-Budgeting. "Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,".

Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terpadu suatu keharusan demi mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, efektif, efisien serta terintegrasi penuh dari pusat hingga ke daerah.

Menurutnya, evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang dilakukan untuk 616 instansi pusat, pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional.

Januari 29 2019 Read 294 times

 

Kabupaten Pandeglang mendapatkan Predikat BB, setelah di tahun sebelumnya mendapatkan predikat B pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Award 2018. Hal tersebut terungkap saat penganugerahan SAKIP kepada Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia yang di adakan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bandung(28/01).

Menpan RB Syafrudin mengatakan ada penghematan mencapai triliunan rupiahdari hasil SAKIP tersebut, Menpan telah menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah I, di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). Sebanyak 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jabar dan Banten mendapat penilaian dari A sampai D.

"Ada award, ada punishment. Tergantung SAKIP. Ada AA, ada A, BB, C dan terakhir D," kata Syafrudin usai penyerahan hasil evaluasi daerah yang mendapat nilai AA, A dan BB akan mendapat penghargaan berupa dana insentif daerah. Sedangkan daerah lainnya yang belum meraih hasil terbaik akan terus dipacu agar bisa meraih predikat sesuai dengan yang diinginkan”. Ungkapnya.

Sementara Bupati Pandeglang mengatakan terimakasih atas bimbingan oleh pihak Kemenpan RB untuk dapat menjadi lebih baik, menurutnya dengan bimbingan tersebut Kabupaten Pandeglang dapat merubah pola kerja menjadi pola kinerja.

“di Pandeglang, banyak pemangkaasan kegiatan di 150 kegiatan yang dapat menghemat uang negara sekitar 40 miliar, semoga kedepan pengelola keuangan dan penyelenggraan pemerintahan dapat lebih meningkatkan akutanbilitas, kami ucapkan terimakasih pula kepada Masyarakat Pandeglang dan para Kepala OPD dan dipimpin oleh Pak Sekda atas Kolaborasinya,”Kata Bupati.

 

Desember 21 2018 Read 272 times

 

Pandeglang, Sekretaris Daerah Pery Hasanudin didampingi Kepala Dinas Komsantik Pandeglang Yahya Gunawan  menerima kunjungan Tim Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) BPPT RI  yang dipimpin oleh Kepala BJIK-BPPT Raden Muhammad Taufik Yuniantoro, terkait penyerahan dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Pandeglang untuk lima tahun kedepan. pertemuan tersebut bertempat di Ruang Garuda Pendopo Kab. Pandeglang , Kamis (20/12).

Tujuan Penyerahan dokumen masterplan tersebut adalah sebagai petunjuk untuk implementasi TIK dikabupaten Pandeglang yang dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline dari tahun 2019 s.d 2023 disesuaikan dengan kondisi daerah yang mendukung untuk Smart Governance yang komprehensif, integratif dan maju.

Sekretaris Daerah Pery Hasanudin meminta agar setiap unit kerja atau OPD diharapkan bisa memperkuat kapasitas SDM agar handal dalam penggunaan TIK.

"Memanfaatkan kemajuan teknologi informatika harus meningkatkan pula Sumber Daya Manusia dan  efektifitas kerja di instansi hingga terbangunnya budaya kerja digital yang produktif dan inovatif", harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Yahya Gunawan menjelaskan, perkembangan TIK di Kabupaten Pandeglang diakuinya sudah sangat berkembang untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap OPD, menurutnya dokumen Masterplan TIK ini berguna untuk Kebijakan TIK, Pembangunan Infrastuktur TIK, Kebutuhan akan Perangkat Keras dan Lunak, Aplikasi yang dibutuhkan serta Tata Kelola TIK dimasing2 unit kerja  yang dapat mencukupi standar baku operasional yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan .

"Melalui TIK , kita cegah peluang terjadinya korupsi dan nepotisme. melalui TIK pula formulai kebijakan dan implementasinya bisa kita tingkatkan kualitas sehingga terbangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan dan kredibel", jelasnya.

Diwaktu yang sama, Irfani Ahmad, perekayasa Madya BPPT mengungkapkan kondisi terkini dalam hal tata kelola yang menurutnya masih ada kendala yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

"Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pandeglang masih harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan TIK di semua OPD, belum adanya perencanaan dan evaluasi serta pada saat dilakukan survey, perbup E-Government masih belum ada dan  pada FGD pada bulan november Perbup E-Government sudah ada, tentu hal tersebut merupakan kemajuan dari sisi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti".

"pada saat survey ke tiap OPD pengelola aplikasi, diantaranya DPMPTSP, DISDIK,DINKES, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DISKOMSANTIK,BPKD,BP2D,BKD,SETDA, didapat aplikasi-aplikasi tersebut yang berjalan dengan baik, namun pada saat survey pada Bulan Mei kami menginformasikan bahwa untuk JDIH dan sebagian besar Website tidak terupdate dan akurasi konten navigasinya juga perlu ditingkatkan", tutupnya.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Dewan Entis Sutisna, Kepala Dinas Sosial Taty Suwagiharti, Kepala DPMPTSP Ida Novaida, Direktur RSUD Berkah dr. Firman, para Sekretaris Dinas, para Kabid dan Kasi yang mewakili OPD. (Hafid)

Halaman 1 dari 6

Internal Audit Charter

PETA PANDEGLANG