Tanggal : WIB
ultah pandeglang
Mei 23 2019 Read 153 times

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang 2018. Predikat WTP tersebut untuk kali Ketiga bagi Pemkab Pandeglang tersebut. Predikat serupa sebelumnya diraih untuk laporan keuangan 2016 dan 2017. Prestasi itu sekaligus menjadi Kado Indah pada Hari Jadi Kabupaten Pandeglang ke 145 yang jatuh pada tanggal 1 April bulan lalu.

 Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun anggaran 2018 ini diterima Bupati Pandeglang, Irna Narulita dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten Serang Kemarin (22/5).

Bupati Irna Narulita mengatakan, Opini WTP dari BPK tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemkab Pandeglang dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Apalagi, raihan WTP tahun ini untuk kali ketiga berturut-turut. Prestasi itu didapatkan seiring dengan Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pandeglang yang sudah berpredikat B.

"Opini WTP ini bukan hasil instan. Namun melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian internal ". Ia mengungkapkan, arahan dan catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus diperbaiki sehingga menurunkan tingkat kesalahan, serta pengelolaan keuangan menjadi semakin efektif dan efisien. " ini juga menunjukkan bahwa roda pemerintahan di Pandeglang telah dikelola secara akuntabel".

 Ia berharap, Pemkab Pandeglang bersama seluruh jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus konsisten dalam upaya meningkatkan akuntabilitas.

Prestasi yang sudah baik ini kami harap secara konsisten dipertahankan. Sehingga jika pengelolaannya baik, akuntabilitas kinerjanya baik, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turut mendampingi pada acara tersebut Sekretaris Daerah, para Asda, Inspektur Inspektorat, Setwan Pandeglang serta para Kepala OPD (BPKD, BKD, BP2D, Diskomsantik).

Maret 28 2019 Read 281 times

Jakarta - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari 616 Instansi Pemerintah dibagi menjadi 6 kategori yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Lainnya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kabupaten Pandeglang masuk kedalam tiga besar kategori Kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Banyuwangi dan Kabupaten Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 5.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan sebuah capaian luarbiasa, dimana Kabupaten yang merupakan daerah tertinggal sudah melek teknologi.

"Penilaian ini baru pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian untuk instansi pusat maupun daerah, dan Alhamdulillah kita sudah masuk kedalam tiga besar" katanya, saat menerima hasil evaluasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Hotel Bidakara, Kamis (28/3).

Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-Budgeting. "Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,".

Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terpadu suatu keharusan demi mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, efektif, efisien serta terintegrasi penuh dari pusat hingga ke daerah.

Menurutnya, evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang dilakukan untuk 616 instansi pusat, pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional.

Januari 29 2019 Read 365 times

 

Kabupaten Pandeglang mendapatkan Predikat BB, setelah di tahun sebelumnya mendapatkan predikat B pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Award 2018. Hal tersebut terungkap saat penganugerahan SAKIP kepada Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia yang di adakan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bandung(28/01).

Menpan RB Syafrudin mengatakan ada penghematan mencapai triliunan rupiahdari hasil SAKIP tersebut, Menpan telah menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah I, di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). Sebanyak 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jabar dan Banten mendapat penilaian dari A sampai D.

"Ada award, ada punishment. Tergantung SAKIP. Ada AA, ada A, BB, C dan terakhir D," kata Syafrudin usai penyerahan hasil evaluasi daerah yang mendapat nilai AA, A dan BB akan mendapat penghargaan berupa dana insentif daerah. Sedangkan daerah lainnya yang belum meraih hasil terbaik akan terus dipacu agar bisa meraih predikat sesuai dengan yang diinginkan”. Ungkapnya.

Sementara Bupati Pandeglang mengatakan terimakasih atas bimbingan oleh pihak Kemenpan RB untuk dapat menjadi lebih baik, menurutnya dengan bimbingan tersebut Kabupaten Pandeglang dapat merubah pola kerja menjadi pola kinerja.

“di Pandeglang, banyak pemangkaasan kegiatan di 150 kegiatan yang dapat menghemat uang negara sekitar 40 miliar, semoga kedepan pengelola keuangan dan penyelenggraan pemerintahan dapat lebih meningkatkan akutanbilitas, kami ucapkan terimakasih pula kepada Masyarakat Pandeglang dan para Kepala OPD dan dipimpin oleh Pak Sekda atas Kolaborasinya,”Kata Bupati.

 

Halaman 1 dari 6

Internal Audit Charter

PETA PANDEGLANG